DASAR – DASAR PERPAJAKAN

Pengertian Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi ) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum/negara. Dari pengertian tersebut diatas pajak memiliki unsur-unsur: Iuran dari rakyat kepada negara Berdasarkan UU Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara secara Read more

PPN atas Ekspor Jasa Kena Pajak (Terbaru/2010)

PPN atas Ekspor Jasa Kena Pajak Terhitung mulai tanggal 1 April 2010 “UU PPN baru” telah berlaku. “UU PPN baru” yang saya maksud di sini adalah UU Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 42 Read more

Pajak atas penghasilan Untuk wanita kawin (Terbaru)

SE-29 ini merupakan penegasan mengenai pengisian SPT Tahunan bagi Wanita Kawin yang mempunyai perjanjian pisah harta dan penghasilan atau wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban pajaknya sendiri, terpisah dari kewajiban pajak suaminya. Hal ini karena banyaknya pertanyaan terkait dengan pengisian SPT Tahunan bagi Wanita Kawin.  Meskipun sudah ada buku petunjuk pengisian SPT Read more

Konsep Dasar Penghasilan dari segi Pengukuran dan Pengakuan

Tujuan pokok konsep ini adalah mengidentifikasi berbagai atribut penghasilan dari sudut pandang perpajakan. Istilah penghasilan memang sudah dikenal oleh masyarakat luas, bahkan oleh mereka yang tidak berpenghasilan sekalipun. Dua masalah pokok yang menyangkut penentuan jumlah penghasilan, yaitu : pengertian atau definisi penghasilan itu sendiri metode-metode pengukurannya Konsep Ekonomik Para ekonom mendefinisikan penghasilan sebagai jumlah (barang Read more

Tarif PPh Pasal 22 Pada 31-08-2010

Terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2010, Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan No 254/KMK.03/2001 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan PMK-210/PMK.03/2008 yang mengatur tentang #PPh Pasal 22#, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebagai gantinya, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK No. 154/PMK.03/2010 (“PMK-154″) yang mengatur  tentang  “Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Read more