Pengertian Penerbitan saham secara tunai

Penerbitan saham secara tunai dicatat dengan mendebitkan akus kas dan mengkreditkan akun modal saham sejumlah nominal yang diterbitkan. “Ketika jumlah kas yang diterima dari penjualan saham lebih besar dari nominal atau nilai yang dinyatakan, maka kelebihan tersebut akan dicatat tersendiri dengan mengkreditkan akun Tambahan Modal Disetor atau agio saham(additional paid-in capital). Akun tersebut akan selalu dilaporkan sepanjang saham Read more

Mengubah Saham Preferen ke Saham Biasa

Saham preferen dapat di konversi atau ditukar ke saham biasa, pemegang saham menurut syarat-syarat perjanjian sagam atau berdasarkan keinginan perusahaan untuk menukar sahamnya dengan jenis yang lain. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui oleh perusahaan penerbit atas konversi tersebut. Mengapa demikian? karena hal itu hanyalah pertukaran dari satu bentuk ekuitas ke bentuk equitas lain-nya. Read more

Sejarah Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia, namun hanya sebagian kecil dari penduduk Indonesia yang benar-benar menggunakannya sebagai bahasa ibu. Untuk sebagian besar lainnya bahasa Indonesia adalah bahasa kedua. Bahasa Indonesia ialah sebuah dialek bahasa Melayu yang menjadi bahasa resmi Republik Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan pada kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945. Bahasa Indonesia adalah bahasa Read more

Pengertian Manajemen Syariah

Manajemen syariah adalah seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dangan tambahan sumber daya dan metode syariah yang telah tercantum dalam kitab suci atau yang telah dajarkan oleh nabi Muhammad SAW. Konsep syariah yang diambil dari hukum Al Quran sebagai dasar pengelolaan unsur- unsur manajemen agar dapat mengapai target yang ditujui, yang membedakan manajemen syariah Read more

Tarif PPh Pasal 22 Pada 31-08-2010

Terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2010, Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan No 254/KMK.03/2001 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan PMK-210/PMK.03/2008 yang mengatur tentang #PPh Pasal 22#, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebagai gantinya, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK No. 154/PMK.03/2010 (“PMK-154″) yang mengatur  tentang  “Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Read more