Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintahan

Abstraksi Tugas Akhir / Skripsi Sistem Informasi dengan Judul: Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintahan Aplikasi Perangkat Lunak Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah tingkat II merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola data keuangan yang mencakup data transaksi penerimaan kas dan penggeluaran kas hingga menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dan Read more

Model Alternatif untuk Membangun Sistem Informasi Perencanaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

This research aimed to develop and coincidentally to improve the planning model of current the regional revenue and retribution (PDRD). This research is also to accommodate PDRD, the managerial capability of government and the regional macroeconomic condition, which have been neglected. Macroeconomic variable selection that influenced PDRD for the two-wheel and four-wheel vehicles were the government expenditure and the interest rate, and for more-than-four-wheel vehicles were the government expenditure and exchange rate

Pemerintah Dinilai Tidak Serius dengan Konsep Ekonomi Kerakyatan

Konsep ekonomi kerakyatan yang seharus mengedepankan masyarakat kelas bawah untuk berusaha lebih baik, sampai saat ini belum terlihat jelas penerapannya. Demikian diungkapkan pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Aviliani seminar sehari sempena HUT kota Pekanbaru ke 225, di Aulo kantor walikota, Rabu (17/06/2009) Seminar sehari bertema “Kita tingkatkan ekonomi kerakyatan melalui profesionalisme menuju tata kelola pemerintahan Read more

PPN Restoran 2010

Jangan pernah mau bayar PPN mulai 1 April 2010 karna UU no 42 than 2009 tentang PPn dan PPBM (intinya sekarang makanan dan minuman sudah tidak kena PPN10 % lagi). Kutipan: UU no 42 than 2009 tentang PPn dan PPBM pasal 4A butir 2 barang yang tidak kena pajak pertambahan nilai adalah Baran tertentu dalam Read more

PERBANDINGAN/PERBEDAAN DESENTRALISASI DAN GOOD GOVERNANCE

Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah yang selanjutnya diubah oleh Undang-undang nomor 32 dan 33 tahun 2004, telah mengantarkan Indonesia memasuki proses pemerintahan desentralisasi setelah lebih dari 30 tahun berada di bawah rezim orde baru yang serba sentralistis. Implementasi kedua undang-undang tersebut menjadi momentum perpindahan pengawasan, sumber daya Read more