Anggaran dan Kemiskinan

 

 Anggaran dan Kemiskinan
Di tengah kemelut bank Century yang menyedot begitu banyak energi nasional kita dilupakan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok akhir-akhir ini khususnya beras dan gula yang meningkat antara 15 sampai 20 persen. Hal ini tentu menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat lagi. Pada tahun 2009 sebenarnya penduduk miskin sudah menurun menjadi sebesar 32,5 juta atau 14,15 persen, dibandingkan dengan tahun 2008 yang berjumlah 35 juta atau 15,5 persen. 

Ciri-ciri peningkatan tersebut terlihat ketika masyarakat mensubtitusi kebutuhan pokoknya dengan bahan inferior seperti ubi-ubian, khususnya di pedesaan yang merupakan lokasi penduduk miskin terbesar. Subtitusi menjadi ubi-ubian sebenarnya tidak salah dan merupakan hal yang perlu didorong untuk menghilangkan ketergantungan kepada beras, namun karena kualitas pengolahan yang kurang, menyebabkan inferioritas dan menyebabkan menurunnya kepuasan dan perasaan menjadi lebih miskin. Pangan, memang masih merupakan belanja utama kelompok miskin yang menyedot sampai hampir 74 pengeluaran. Besarnya anggaran pangan sekaligus menyebabkan rendahnya kualitas perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatannya.

Alokasi Aggaran Kemiskinan

Seiring peningkatan APBN yang pesat yang merupakan sukses peningkatan pendapatan dari sektor pajak, anggaran pengentasan kemiskinan dalam empat tahun terakhir juga meningkat hingga tiga kali lipat, dari 23 triliun pada tahun 2005 menjadi 66,2 triliun pada tahun 2009 yang lalu. Tahun ini pemerintah berencana memngeluarkan berbagai pos yang dapat dikategorikan sebagai dana kemiskinan sampai 94 triliun. Dari jumlah itu pengeluaran yang berbentuk charity atau bantuan langsung sebesar 60 triliun. Dana tersebut akan dipergunakan antara lain program beasiswa bagi 20.000 siswa, bantuan internet bagi 7.500 sekolah, dan bantuan beras bagi 17,5 juta warga miskin berbentuk penjualan beras murah. Selanjutnya, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan anggaran sebesar 12 triliun dan dana operasional puskesmas dengan dana 10 juta per puskesmas.

Mengenai alokasi dana kemiskinan terdapat dua alternatif yang dapat dipertimbangkan, yaitu, apakah pemerintah dominan atau diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membelanjakannya. Jika pemerintah dominan, maka dana disampaikan dalam bentuk barang dam jasa yang ditentukan oleh pemerintah, misalnya, beras untuk pangan, internet, beasiswa untuk jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Pemerintah dianggap lebih mengetahui apa yang terbaik untuk rakyatnya sehingga diwujudkan dalam barang dan jasa pilihan pemerintah. Apabila masyarakat dibiarkan menentukan sendiri dengan bebas penggunaan dana kemiskinan maka masyarakat dianggap dewasa. Misalnya, pemerintah tidak menentukan beras sebagai komoditi intervensinya, maka dana kemiskinan bisa berbentuk voucher yang masyarakat dapat dengan bebas menukarkannya untuk pangan yang lain, misalnya ubi, jagung, atau bahkan roti atau gandum. Voucher pangan relatif lebih baik dan mudah administrasinya karena pemerintah tidak perlu melakukan pengadaan pangan yang sangat rawan. Sistem buffer stock komoditi ini telah memakan banyak korban dengan memenjarakan banyak pejabat tertinggi di institusi ini. Lebih banyak pejabat tertinggi Bulog yang berakhir di penjara daripada yang mulus. Hal ini tentu disebabkan oleh sistem yang sangat rawan.

Dengan memberikan bentuk voucher maka peran Bulog bisa berubah menjadi BUMN yang bertugas menjaga keseimbangan supplay dan demand pangan pada harga pasar yang diharapkan. Harga beras yang meningkat sebenarnya tidak terlalu salah, karena hal itu akan memberi insentif bagi petani yang selama ini mengalami defisit atau kerugian secara bisnis. Selisih harga jual dikurangi biaya produksi sangat minim dan hal itu disebabkan oleh tidak diperhitungkannya upahnya sendiri. Kenaikan harga beras bagaimanapun memberi ruang yang lebih baik bagi petani untuk meningkatkan pendapatannya.

Demikian juga voucher pendidikan, dapat dipakai oleh siswa pergi ke insritusi pendidikan di mana saja yang mereka mau. Institusi pendidikan swasta menampung setengah dari generasi muda. Institusi ini diwajibkan bersaing dengan institusi negeri yang didukung oleh pemerintah. Kenyataannya institusi pendidikan swasta dilaksanakan oleh yayasan yang berasal dari swadaya masyarakat yang tidak bisa dibilang kaya, sebut saja dua penyelenggara pendidikan terbesar yaitu Muhammdiyah dan NU. Anggaran pendidikan swasta umumnya sangat rendah dan menyebabkan kualitas pendidikan dari setengah generasi muda dipertaruhkan.

BANTUAN LANGSUNG dan BATASANNYA

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dan penduduk rawan miskin diatasnya diperkirakan empat puluh juta. Dengan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan alokasinya maka 60 triliun anggaran kemiskinan dibagi langsung kepada 40 juta diperoleh diperoleh angka 1,5 juta per-orang per-tahun. Hal ini merupakan angka yang sangat berarti bagi penduduk miskin. Katakanlah sebuah keluarga miskin memiliki anggota keluarga 4 orang, maka perolehan per keluarga adalah 6 juta setahun atau 500 ribu sebulan. Pemberian bantuan 500 ribu sebulan dan membiarkan keluarga miskin membeli beras, gula pada harga pasar yang sedikit lebih tinggi, merupakan program yang spektakuler. Dengan cara langsung seperti ini angka kemiskinan langsung turun drastiss. Mengapa bantuan yang dipilihkan bentuknya oleh pemerintah sulit menurunkan angka kemiskinan? Hal ini disebabkan oleh birokrasi yang tidak efisien dan tidak mengena sasaran. Dengan menyajikan barang dan jasa maka sebenarnya pemerintah membayar birokrasinya sendiri dan bukan membayar orang miskin.

Diversifikasi pangan dan industri daerah diperkirakan akan tumbuh pesat dengan sistem bantuan langsung. Karena rakyat miskin akan menjadi permintaan riel dan hal itu akan memberi insentif produksi. Yang menjadi persoalan adalah siapa yang berhak menerima dana kemiskinan yang diusulkamn berbentuk voucher tersebut? Pengalaman yang panjang kita memperlihatkan kerancuan di mana banyak orang yang tidak berhak atau tidak layak ikut menerima berbagai bantuan. Hal ini perlu dirumuskan dengan formula yang lebih operasional. Umur pensiun yang dapat ditetapkan mialnya 5 tahun di bawah harapan hidup, dapat dijadikan patokan untuk dasar pembagian dan mudah diamati dan diadministrasi, ditambah adanya anak-anak yang lahir sampai umur tertentu yang rawan pertumbuhan. Variabel umur mulai masuk pensiun dan variabel umur akhir santunan bagi bayi ditambah kelompok orang difable yang bersifat fixed, dapat disimulasikan sampai ketemu 40 juta penerima. Formulasi itu kemudian menjadi rumus atau formulasi nasional yang ditetapkan dengan undang-undang dan dibackup dengan administrasi yang makin tahun harus makin baik.

Penanganan kemiskinan tidak perlu menunggu kita menjadi kaya, karena yang lebih penting dari program ini adalah munculnya solidaritas nasional kepedulian dan sistem nasional yang makin mapan ke depan. Pada tahun-tahun awal tentulah terdapat banyak masalah dengan sistem voucher atau bantuan langsung ini, oleh sebab itu ada baiknya melibatkan perbankan yang akan saling memperkuat industri yang satu ini.

Prof Bambang Setiaji
Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta
Dewan penyunting Jurnal Ekonomi Pembangunan JEP FE UMS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *